top
   
 
TINDAK PIDANA PERZINAHAN (SELINGKUH) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

 ( Oleh : Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH. )

Dalam beberapa bulan terakhir, Tindak Pidana Perzinahan (akrab kita sebut dengan istilah selingkuh) menjadi berita yang sangat populer pada hampir semua media masa terbitan Nusa Tenggara Timur. Simak saja ketika Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan jajarannya dalam rangka menyambut Bulan Puasa bagi Umat Islam beberapa waktu lalu dan menyambut hari raya Natal bagi Umat Kristiani serta Tahun Baru, menggelar Operasi Cipta Kondisi terhadap berbagai Penyakit Masyarakat (Pekat), dan hasilnya banyak sekali pasangan (laki-laki dan Perempuan bukan suami istri) terjaring dalam kamar (room) disetiap club-club malam, hotel, Kos-kosan, dan tempat-tempat prostitusi yang tersebar didaerah ini (Kota Kasih ....??), yang diduga adalah pasangan selingkuh. Dikatakan diduga pasangan selingkuh oleh karena pada para pasangan yang terjaring operasi pekat dimaksud, kedapatan berduaan baik itu laki-laki yang telah menikah namun bukan dengan istrinya, demikian sebaliknya.

Pasangan-pasangan yang diduga selingkuh ini, berasal dari berbagai status yang ada dalam strata kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menarik untuk dikaji dan pada kesempatan ini saya ingin mengkaji dari sisi hukum pidana positif (hukum yang sementara berlaku) kita, karena seolah-olah  sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan yang diatur dalam hukum pidana kita tidak memberi efek balik dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana dimaksud, bahkan menurut pengamatan saya justru ada sedikit kelemahan dari keberadaan aturan tentang tindak pidana perzinahan yang ada dalam hukum pidana materil kita (KUHP), yang sekiranya memberi peluang (dijadikan kesempatan) kepada laki-laki/perempuan yang telah menikah untuk berzinah/selingkuh. Pernyataan saya diatas justru seolah-olah bertolak belakang dengan pernyataan beberapa ahli hukum (walaupun ada ahli hukum yang menolak pendapat ini) yang menyatakan bahwa Hukum Pidana hendaknya dipandang sebagai suatu yang Ultimum Remedium atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam mengatur perilaku hidup manusia. Jika (KUHP) sebagai Ultimum Remedium dalam mengatur perilaku hidup manusia yang berzinah (selingkuh) saja sudah tidak mempan, lalu harus bagaimana lagi ? (memang masih banyak faktor yang bisa dipergunakan untuk mengubah perilaku hidup manusia).

Hukum Pidana Materil kita yang telah terkodifikasi (KUHP-Kitab Undang Undang Hukum Pidana), menempatkan Tindak Pidana Perzinahan sebagai sebuah Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang Perzinahan terdiri dari lima (5) ayat, namun pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba mencermati dan menganalisa Pasal 284 ayat 1 ke 1e KUHP, karena memang pasal ini yang kerap dilanggar (lazim terjadi) dan diterapkan kepada pelaku-pelaku dalam tindak pidana perzinahan, yang berbunyi ; Dihukum Penjara selama-lamanya sembilan bulan, (a). Laki-laki yang beristri berbuat zinah, sedang diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya, (b). Perempuan yang bersuami, berbuat zinah.

Zinahsebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung pengertian bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (nikah) dengan perempuan atau laki-lai bukan istri atau suaminya, persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka.

Mencermati akan bunyi pasal yang mengatur tentang perzinahan diatas, maka unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah : (a). Salah satu pihak telah menikah sah (tentang Sah-nya perkawinan dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (b). Adanya persetubuhan atas dasar suka sama suka (Unsur pasal ini menekankan bahwa persetubuhan sudah harus benar-benar terjadi. Perbedaan persetubuhan dalam Pidana Perzinahan dan Pidana Pemerkosaan  adalah, Dalam Pidana Perzinahan terjadinya persetubuhan oleh karena suka sama suka sedangkan dalam Pidana Pemerkosaan, terjadinya persetubuhan oleh karena tidak disukai oleh salah satu pihak dan diikuti dengan adanya ancaman kekerasan), (c). Harus ada Pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan (unsur ini menggambarkan bahwa pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan). Bila dari ketiga unsur ini, salah satu tidak terpenuhi, maka sudah pasti seseorang tidak dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan.

Setelah kita mengetahui unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan, maka saya mengajak kita semua untuk mendalami satu persatu unsur pasal perzinahan sehingga kita bisa mengetahui “rumitnya, baik buruknya”, unsur-unsur yang membangun tindak pidana perzinahan itu sendiri dalam hukum pidana positif kita, yakni :

a.      Salah satu pihak telah menikah sah (Sah-nya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pidana perzinahan, maka salah satu pihak dari pasangan zinah tersebut telah menikah sah, tentang sah-nya perkawinan, maka kita bisa melihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika demikian muncul persoalan, bagaimana jika sebuah pasangan (laki-laki/perempuan) telah melangsungkan proses peminangan menurut hukum adat dan atau perkawinan menurut hukum adat kemudian hidup bersama (layaknya suami istri, apalagi kalau sudah dikarunia anak) dan dalam perjalanan hidup bersama tersebut, ada salah satu pihak tertangkap tangan berzinah, tentu pihak yang tertangkap tangan berzinah itu tidak dapat dihukum dengan Pasal Perzinahan, oleh karena belum adanya perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disatu sisi Mahkama Agung Republik Indonesia pernah menguatkan sebuah putusan yang telah menjadi yurisprodensi (kekuatan hukum tetap), Seorang laki-laki yang awalnya dituntut sebagai pelaku perzinahan dibebaskan dari tuntutan sebagai pelaku perzinahan, walaupun saat itu yang bersangkutan tertangkap tangan berzinah dengan perempuan yang bukan istrinya, dan bahkan dalam pemeriksaan yang bersangkutan bersama pasangannya mengakui dengan jujur perbuatan mereka, selain daripada itu  pelaku perzinahan dimaksud, saat melakukan perbuatannya sadar bahwa mereka masih terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan hakim dalam membebaskan orang tersebut dari tuntutan perzinahan oleh karena, orang tersebut telah mengembalikan tanda adat kepada keluarga istrinya, dimana menurut hukum adat yang dianut saat itu oleh keduanya (laki-laki yang berzinah dan istri sah-nya tersebut tunduk pada satu hukum adat), pengembalian tanda adat itu menandakan bahwa mereka telah dianggap bercerai d