top
   
 
TINDAK PIDANA PERZINAHAN (SELINGKUH) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

 ( Oleh : Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH. )

Dalam beberapa bulan terakhir, Tindak Pidana Perzinahan (akrab kita sebut dengan istilah selingkuh) menjadi berita yang sangat populer pada hampir semua media masa terbitan Nusa Tenggara Timur. Simak saja ketika Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan jajarannya dalam rangka menyambut Bulan Puasa bagi Umat Islam beberapa waktu lalu dan menyambut hari raya Natal bagi Umat Kristiani serta Tahun Baru, menggelar Operasi Cipta Kondisi terhadap berbagai Penyakit Masyarakat (Pekat), dan hasilnya banyak sekali pasangan (laki-laki dan Perempuan bukan suami istri) terjaring dalam kamar (room) disetiap club-club malam, hotel, Kos-kosan, dan tempat-tempat prostitusi yang tersebar didaerah ini (Kota Kasih ....??), yang diduga adalah pasangan selingkuh. Dikatakan diduga pasangan selingkuh oleh karena pada para pasangan yang terjaring operasi pekat dimaksud, kedapatan berduaan baik itu laki-laki yang telah menikah namun bukan dengan istrinya, demikian sebaliknya.

Pasangan-pasangan yang diduga selingkuh ini, berasal dari berbagai status yang ada dalam strata kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menarik untuk dikaji dan pada kesempatan ini saya ingin mengkaji dari sisi hukum pidana positif (hukum yang sementara berlaku) kita, karena seolah-olah  sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan yang diatur dalam hukum pidana kita tidak memberi efek balik dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana dimaksud, bahkan menurut pengamatan saya justru ada sedikit kelemahan dari keberadaan aturan tentang tindak pidana perzinahan yang ada dalam hukum pidana materil kita (KUHP), yang sekiranya memberi peluang (dijadikan kesempatan) kepada laki-laki/perempuan yang telah menikah untuk berzinah/selingkuh. Pernyataan saya diatas justru seolah-olah bertolak belakang dengan pernyataan beberapa ahli hukum (walaupun ada ahli hukum yang menolak pendapat ini) yang menyatakan bahwa Hukum Pidana hendaknya dipandang sebagai suatu yang Ultimum Remedium atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam mengatur perilaku hidup manusia. Jika (KUHP) sebagai Ultimum Remedium dalam mengatur perilaku hidup manusia yang berzinah (selingkuh) saja sudah tidak mempan, lalu harus bagaimana lagi ? (memang masih banyak faktor yang bisa dipergunakan untuk mengubah perilaku hidup manusia).

Hukum Pidana Materil kita yang telah terkodifikasi (KUHP-Kitab Undang Undang Hukum Pidana), menempatkan Tindak Pidana Perzinahan sebagai sebuah Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang Perzinahan terdiri dari lima (5) ayat, namun pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba mencermati dan menganalisa Pasal 284 ayat 1 ke 1e KUHP, karena memang pasal ini yang kerap dilanggar (lazim terjadi) dan diterapkan kepada pelaku-pelaku dalam tindak pidana perzinahan, yang berbunyi ; Dihukum Penjara selama-lamanya sembilan bulan, (a). Laki-laki yang beristri berbuat zinah, sedang diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya, (b). Perempuan yang bersuami, berbuat zinah.

Zinahsebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung pengertian bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (nikah) dengan perempuan atau laki-lai bukan istri atau suaminya, persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka.

Mencermati akan bunyi pasal yang mengatur tentang perzinahan diatas, maka unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah : (a). Salah satu pihak telah menikah sah (tentang Sah-nya perkawinan dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (b). Adanya persetubuhan atas dasar suka sama suka (Unsur pasal ini menekankan bahwa persetubuhan sudah harus benar-benar terjadi. Perbedaan persetubuhan dalam Pidana Perzinahan dan Pidana Pemerkosaan  adalah, Dalam Pidana Perzinahan terjadinya persetubuhan oleh karena suka sama suka sedangkan dalam Pidana Pemerkosaan, terjadinya persetubuhan oleh karena tidak disukai oleh salah satu pihak dan diikuti dengan adanya ancaman kekerasan), (c). Harus ada Pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan (unsur ini menggambarkan bahwa pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan). Bila dari ketiga unsur ini, salah satu tidak terpenuhi, maka sudah pasti seseorang tidak dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan.

Setelah kita mengetahui unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan, maka saya mengajak kita semua untuk mendalami satu persatu unsur pasal perzinahan sehingga kita bisa mengetahui “rumitnya, baik buruknya”, unsur-unsur yang membangun tindak pidana perzinahan itu sendiri dalam hukum pidana positif kita, yakni :

a.      Salah satu pihak telah menikah sah (Sah-nya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pidana perzinahan, maka salah satu pihak dari pasangan zinah tersebut telah menikah sah, tentang sah-nya perkawinan, maka kita bisa melihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika demikian muncul persoalan, bagaimana jika sebuah pasangan (laki-laki/perempuan) telah melangsungkan proses peminangan menurut hukum adat dan atau perkawinan menurut hukum adat kemudian hidup bersama (layaknya suami istri, apalagi kalau sudah dikarunia anak) dan dalam perjalanan hidup bersama tersebut, ada salah satu pihak tertangkap tangan berzinah, tentu pihak yang tertangkap tangan berzinah itu tidak dapat dihukum dengan Pasal Perzinahan, oleh karena belum adanya perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disatu sisi Mahkama Agung Republik Indonesia pernah menguatkan sebuah putusan yang telah menjadi yurisprodensi (kekuatan hukum tetap), Seorang laki-laki yang awalnya dituntut sebagai pelaku perzinahan dibebaskan dari tuntutan sebagai pelaku perzinahan, walaupun saat itu yang bersangkutan tertangkap tangan berzinah dengan perempuan yang bukan istrinya, dan bahkan dalam pemeriksaan yang bersangkutan bersama pasangannya mengakui dengan jujur perbuatan mereka, selain daripada itu  pelaku perzinahan dimaksud, saat melakukan perbuatannya sadar bahwa mereka masih terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan hakim dalam membebaskan orang tersebut dari tuntutan perzinahan oleh karena, orang tersebut telah mengembalikan tanda adat kepada keluarga istrinya, dimana menurut hukum adat yang dianut saat itu oleh keduanya (laki-laki yang berzinah dan istri sah-nya tersebut tunduk pada satu hukum adat), pengembalian tanda adat itu menandakan bahwa mereka telah dianggap bercerai dalam hukum adat mereka, walaupun perceraian atas perkawinan mereka melalui Putusan Lembaga Peradilan belum ada. Terhadap yurisprodensi ini, maka saya berpendapat seharusnya aparat penegak hukum dibidang pidana juga dapat memeriksa dan menuntut salah satu pihak yang berzinah walaupun mereka baru melangsungkan proses peminangan menurut hukum adat dan atau perkawinan menurut hukum adat, dengan catatan mereka (kedua pasangan calon suami istri tadi) tunduk pada satu hukum adat. Saya katakan demikian, karena ada hukum adat yang setelah melangsungkan proses peminangan menurut hukum adat dan atau perkawinan menurut hukum adat, kedua calon pasangan hidup tadi sudah dianggap dan atau dapat hidup bersama sebagai suami istri sah menurut adat, walaupun mereka belum melangsungkan perkawinan menurut amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat indonesia). Dan ternyata dalam perjalanan hidup mereka, ada pasangan yang berzinah tentu pasangan yang satu akan mengalami kerugian kerugian Moril/penderitaan psikis yang tidak dapat diukur (terutama pihak perempuan).

b.      Adanya persetubuhan atas dasar suka sama suka (menekankan bahwa persetubuhan sudah harus benar-benar terjadi).

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pidana perzinahan, apabila pasangan yang diduga berzinah tersebut sudah melakukan “Persetubuhan” (Persetubuhan menurut penjelasan KUHP adalah Peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani). Mencermati akan pengertian persetubuhan dimaksud, maka kita akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, mengapa demikian, karena tidak mungkin orang bersetubuh, dilakukan ditempat yang sekiranya dapat disaksikan dengan mata telanjang, sehingga pembuktian terhadap unsur persetubuhan ini, biasanya hanya bergantung pada Pengakuan pasangan zinah serta pembuktian secara medis.

Khusus untuk pengakuan pasangan zinah agak sulit kita dapati (hal ini sejalan dengan ungkapan klasik bahwa kalau pencuri mengaku maka penjara sudah pasti penuh. Syukur-syukur kalau ada yang jujur mengakui, tetapi biasanya pasangan zinah yang mengakui dengan jujur perbuatannya oleh karena sudah memantapkan pilihannya menjadikan zinah sebagai alasan untuk bercerai), sedangkan pembuktian secara medis akan sangat sulit apabila sebelumnya pasangan zinah tersebut sudah pernah (sering) melakukan persetubuhan, lain hal kalau ketika pasangan zinah tersebut ditangkap walaupun mereka tidak dalam keadaan sedang bersetubuh, tetapi pada mereka didapati sperma yang baru saja keluar, maka sudah tentu pemeriksaan medis dapat membuktikan hal tersebut.

Ada anggapan bahwa walaupun pasangan zinah tidak mengakui pernah melakukan persetubuhan, dan pada mereka tidak didapati tanda-tanda yang dapat dijelaskan secara medis bahwa mereka baru saja melakukan persetubuhan, namun sepasang pasangan zinah “sudah dapat dianggap” telah melakukan persetubuhan karena keadaan-keadaan sebagai berikut ; mereka berdua berlainan jenis kelamin, bukan suami istri sah, tidak ada hubungan keluarga, kedapatan berduaan didalam kamar hotel, kamar kost dan lain sebagainya, bahkan mereka berdua mengaku dengan jujur saling mencitai, akan tetapi saya tegaskan bahwa keadaan inipun tidak/belum menjelaskan definisi persetubuhan diatas guna memenuhi unsur pasal ini. Kecuali akibat dari perzinahan itu, istri yang berzinah atan perempuan pasangan zinah hamil atau mempunyai anak dan kemudian pemeriksaan medis (Test DNA) mampu membuktikannya, maka walaupun tidak ada pengakuan akan perbuatan persetubuhan, tetapi keadaan diatas telah menjelaskannya.

Biasanya seorang suami/istri yang menjadi korban dari sebuah tindak pidana perzinahan, ketika menangkap “basah” suami/istrinya dengan pasangan zinahnya, berduaan didalam kamar hotel, kamar kost bahkan suami/istri pasangan zinah tadi ketika ditangkap mengakui dengan jujur bahwa ia mencintai pasangannya dan sudah menjalin hubungan cinta untuk waktu yang cukup lama, lalu melaporkan secara pidana kepada aparat negara penegak hukum dan melalui serangkaian proses hukum, kemudian suami/istri yang berzinah tadi tidak dapat diproses lebih lanjut oleh karena tidak dapat dibuktikan adanya unsur persetubuhan, kemudian menyalahkan aparat penegak hukum karena seolah-olah aparat penegak hukum tidak merespon laporannya, tetapi mau bagaimana lagi, hukum pidana kita memang mensyaratkan demikian.


c.      Harus ada Pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan.

Untuk dapat memproses (dilakukannya tindakan penyidikan) tindak pidana perzinahan, maka harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban dari tindakan perzinahan. Tindak Pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut karena tindak pidana perzinahan tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban dari tindakan perzinahan. Atas pernyataan ini, beberapa kalangan sering mempertanyakan, jika tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut, maka mengapa polisi tanpa adanya pengaduan, juga melakukan pemeriksaan terhadap pasangan yang diduga berzinah ?

Polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila mendapat laporan adanya dugaan terjadinya peristiwa perzinahan, bahkan pada saat-saat tertentu harus mengambil tindakan-tindakan kepolisian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pemenuhan unsur inilah yang menjadi dilematis bagi korban perzinahan. Mengapa demikian, Karena jarang sekali terjadi seorang suami/istri yang melaporkan suami/istrinya karena berzinah, membiarkan suami/istrinya diproses hingga mendapat putusan pengadilan yang inkrah, lalu di tahan di lembaga pemasyarakatan sebagai terpidana dan setelah suami/istrinya selesai menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan baru mereka hidup normal lagi sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga. Kebanyakan suami/istri yang menjadi korban perzinahan mampu merelakan suami/istrinya diproses hingga mendapat putusan pengadilan yang inkrah, lalu di tahan di lembaga pemasyarakatan sebagai terpidana, karena sudah memantapkan pilihannya untuk bercerai. (muncul persoalan disini bagi mereka yang beragama kristen, dimana perceraian tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun kecuali kematian).

Suami/istri yang menjadi korban perzinahan, lebih menginginkan agar supaya suami/istrinya yang berzinah dapat ditahan untuk jangka waktu tertentu sehingga dapat membuat efek jera, akan tetapi hukum pidana positif kita tidak “mengakomodir keinginan” ini.