top
 
top
 
top
   
 
KOKPIT RESAHKAN WNI EKS TIMOR-TIMUR

**** Janu Moreira : 800 KK Sudah ditangan KOKPIT Pusat


Atambua-SI. Kehadiran Organisasi Komite Nasional Korban Politik Timor-Timur (KOKPIT) diduga kuat sangat meresahkan Warga Negara Indonesia Eks Timor –Timur yang sekarang menetap di wilayah Kabupaten Belu.

            Hal ini terungkap ketika sejumlah warga eks Timor Timur yang dikoordinir Feliks Fernandes saat melakukan tatap muka dengan Ketua DPRD Kabupaten Belu, Simon Guido Seran di ruang kerjanya, Kamis (5/8) pekan lalu. Dalam dialog tersebut Felix membeberkan kehadiran KOKPIT itu, bahwa badan  pengurus KOKPIT yang dengan serta merta melakukan pendataan dengan beban biaya pungutan terhadap warga Eks Timtim yang ada di Kabupaten Belu berkisar  Rp 60.000 sampai Rp 120.000 per Kepala Keluarga (KK) 

“Pungutan uang tersebut, sebagai administrasi tapi dalam pelaksanaannya digunakan untuk kepentingan pribadi badan pengurus KOKPIT. Kalau tidak bayar uang pendaftaran berarti warga yang berhak mendapat bantuan uang dari pemerintah Pusat Rp 5.000.000 tidak bisa mendaptkannya”. beber Feliks.

Menurut Feliks, pendataan WNI Eks Timtim yang dilakukan Organisasi KOKPIT itu sangat meresahkan, bahkan sudah terlampau merugikan dan terkesan memprovokasi pemerintah daerah dan warga masyarakat Eks Timtim yang berada di Kabupaten Belu. Alasanya ? yang namanya bantuan dari pemerintah itu harus diketahui pemerintah daerah bukan langsung ke organisasi. Dalam dialog itu Feliks Fernandez mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Belu untuk segera menghadirkan para pengurus Organisasi KOKPIT tingkat Kabupaten Belu untuk mengklarifikasi pendataan yang selama ini dilakukan KOKPIT. Aktivitas KOKPIT Karena itu masyarakat banyak yang sudah menjadi korban salah satu fakta dilapangan terbukti bahwa untuk didaftar sebagai anggota KOKPIT  ada sebagian masyarakat menjual secara paksa misalnya seng rumah dan barang berharga lainnya untuk bisa memperoleh uang  pendaftaran.

Kalau tidak mendaftar berarti tidak akan mendapat Rp 5.000.000. Feliks juga menyebutkan data KK yang didata KOKPIT sebanyak 15.350 dan yang telah didata oleh salah satu warga eks Timor  Timur yakni Alfonso sudah berkisar sekitar 5.000 KK lebih. Pendataan itupun tidak sah, karena data yang dibutuhkan hanya 15.350 KK.

Berikut surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI dengan Nomor surat : B.82/MENKO/KESRA/IV/2009. Perihal penyelesaian WNI Eks Timor Timur di Provinsi NTT, tanggal 21 April 2009 yang ditujuhkan kepada Menteri Sosial RI di Jakarta  dan ditandatangani oleh MENKO-KESRA, Aburizal Bakrie serta tembusannya disampaikan kepada Menteri  Koordinasi Bidang Politik, Hukum  dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Intelejen Negara dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.Dalam surat itu pada intinya, menegakan hasil pertemuan Menko Kesra, Menko Polkam, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BIN, tanggal 23 Juni 2008 diberitahukan bahwa pemberian bantuan untuk yang terakhir kali kepada 26.776 KK WNI Eks Timtim diluar provinsi NTT sebesar Rp 5.000.000 per-KK akan segera dilaksanakan dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Sesuai dengan hasil Rakor Kesra tanggal 1 Maret 2007, yakni prinsip penyelesaian WNI Eks Timtim hanya dilaksanakan/ fokus di provinsi NTT, kami sangat mendukung upaya saudara dengan membangun perumahan bagi  mereka yang masih tinggal di kamp pengungsian sebanyak 9.768 KK (laporan wakil gubernur NTT) ditanbah 40 persen bagi warga masyarakat setempat. Untuk itu, program pembangunan perumahan tersebut perlu terus dilanjutkan, terutama bagi WNI Eks Timtim  yang berada di luar pulau Timor seperti Alor, Sumba dan Flores dan lain-lain. Wakil gubernur Provinsi NTT dengan surat nomor : BINSOS-465.2/06/2008 tanggal 20 Oktober 2008   melaporkan bahwa jumlah WNI Eks Timtim yang belum terima bantuan sebanyak 15.350 KK  dan jumlah tersebut tidak sesuai dengan laporan terdahulu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Suadara Menteri Sosial untuk mengklarifikasi jumlah WNI eks Timtim di Provinsi NTT yang belum menerima bantuan dan menyampaikan kepada mereka bahwa Departemen Sosial tetap konsisten akan menyelesaikan permasalahan di Provinsi NTT.

Selanjutnya Surat Gubernur NTT, Nomor Kesra.466/23/2010  dengan perihal Bantuan kepada warga Eks Pengunsi Timor –Timur di Provinsi NTT, yang ditujukan kepada Menteri Sosial RI di Jakarta. Dengan memperhatikan surat Komite Nasional Korban Politik Timor-Timur nomor : B/20/XII/2010 tanggal 8 Desember 2009 perihal percepatan penyaluran Dana Bantuan bagi warga Negara Indonesia eks Timtim di NTT yang ditujukan kepada Wakil Gubernur NTT dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Sosial RI serta menyusul surat kami Nomor : KESRA 465.2/02/2010 tanggal 5 Juli 2010, perihal verifikasi Data Warga Eks Timtim di Provinsi NTT, maka perkenankan kami menyampaikan kepada Bapak Menteri Sosial RI beberapa hal diantaranya :

1 Pemerintah Provinsi NTT pada prinsipnya tidak lagi verifikasi terhadap data warga eks Timtim di Provinsi NTT sebagaimana telah disampaikan melalui surat kami nomor: KESRA. 465.2/02/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang dikirim melalui faximile pada hari senin, 19 Juli 2010.

2. Substansi surat sebagaimana tersebut diatas mendapat reaksi  yang cukup keras  dari  dari warga eks Timtim yang diwakili KOKPIT melalui aksi demonstrasi pada hari senin, 19 Juli 2010 pukul 09.00 wita bertempat di Kantor Gubernur NTT yang diterima langsung Gubernur NTT dan pimpinan SKPD terkait.

3. Dan salah satu aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut adalah meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial dan Kementerian terkait lainnya untuk mempertimbangkan tuntutan percepat penyaluran bantuan dana sebesar Rp 5.000.000 kepada 15.350 KK warga eks Timtim di provinsi NTT, Oleh karena itu, diminta  Menteri Sosial agar dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud secara arif dan bijaksana untuk selanjutnya  dapat ditangani secara tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Kabupaten Belu, Simon Guido Seran pada ksematan itu mengatakan segala sesuatu seperti bantuan dari pemerintah pusat harus melalui pemerintah daerah. Dan kalau masyarakat yang mengetahui lebih dahulu bahwa ada bantuan itu adalah informasi yang menyesatkan. Karena setiap bantuan dari pemerintah pusat tentunya melalui pemerintah daerah.

“Seharusnya Pemerintah Daerah yag seharusnya memberikan infromasi kepada masyarakat bahwa ada bantuan. Dan hal ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah setempat dalam hal ini Bupati. Dan kalau ada aktifitas yang dilakukan oleh oknum tertentu yang diduga merugikan masyarakat banyak dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu”, pungkas Guido seran.

Terhadap desakan Feliks Fernandes yang meminta agar DPRD segera memanggil kepenggurusan KOKPIT untuk melakukan klarifikasi dan mencari solusi terbaik karena KOKPIT sendiri terdapat dwi kepemimpinan yang mengakibatkan tejadinya keresahan masyarakat. Menyikapi permintaan tersebut Ketua DPRD Guido Seran, meminta agar warga masyarakat Eks Timtim untuk tetap sabar.

“Untuk sementara Dewan masih sibuk dengan sidang sampai tanggal 14 Agustus 2010 dan  persiapan menjelang HUT RI ke 66, karena setiap anggota dewan akan kembali ke daerah pemilihan masing-masing”, terang Guido Seran.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat eks Timor Timur di Belu, Januario V. P. Moreira yang mendapat mandat dari KOKPIT Pusat yang dihubungi via selulernya di Jakarta Jumat ,(6/8) menegaskan kegiatan yang dilakukan melalui pendataan terhadap warga eks Timor Timur selama ini bukan atas inisiatif sendiri tetapi berdasarkan mandat yang diberikan oleh pengurus pusat KOKPIT untuk melakukan pendataan.

“Betul, selama ini kita lakukan pendataan dan saat ini saya ada di Jakarta menyerahkan sedikitnya 800 KK ke KOKPIT Pusat untuk ditindak lanjuti, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada titik terang,” terang Janu Moreira

Disinggung soal pungutan biaya administrasi dalam pendataan yang dilakukan oleh pihaknya, dia menjelaskan secara administrasi itu dilakukan untuk menunjang kelancaran kegiatan.

“Memang ada pungutan berupa biaya administrasi Rp. 60.000.- tapi kalo lebih dari itu, maka itu bukan urusan kita, biaya itu semata-mata untuk menunjang kelancaran karena ini bukan program pemerintah tetapi ini adalah swadaya murni dari warga eks Timor Timur untuk menjemput bola” ungkapnya.

Secara terpisah warga eks Timtim yang tinggal di Liliba, Kota Kupang, Benyamin Manuni yang dihubungi via telepon selulernya, Jumat, (6/8) pagi menyatakan, dirinya di Kupang juga mengalami hal yang sama yakni dipungut Rp 75.000 untuk mendaftarkan pada bulan Maret 2010 tetapi hingga saat ini belum dapat informasi jelas dari para pengurus KOKPIT kapan dana itu dicairkan melalui PT. Pos Indonesia.

Menurut pengalaman, Benyemin, bahwa pada tahun 2008 mereka terima dana bantuan itu sebesar Rp 4.000.000 tetapi petugas kantor Pos Indonesia melakukan pemotongan setiap KK sebesar Rp 500.000. Dan sekarang kami dipungut oleh pengurus KOKPIT di Kupang berkisar Rp. 10.000. Rp 25.000 sampai Rp 75.000 per KK” tegasnya.(agustinus bobe).

Berita terkait
Kategori : Atambua, Tanggal Post : Mon, 23 Aug 2010 20:53:13 PM, Kontributor : agustinus bobe, Dibaca : 4046 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :