top
   
 
HINDARI KONFLIK KOMUNAL

Disharmoni Komunal.

Konflik komunal adalah terjadinya pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang kecenderungan membangkitkan disharmoni (tidak Kesesuaian) sehingga mengarah ke kegiatan dihedritasinya (alih fungsi) kepercayaan kepada identitas komunal.  Identitas kelompok, etnisitas bangsa, Identitas sosial budaya, identitas kepercayaan dan simbul-simbul orang tertentu yang menjalankan arah kebijakan yang dianggap flesibelitas sehingga sering menyebabkan retaknya hubungan antar komunal di masyarakat. Faktanya etnisitas oleh kelompok tertentu terkadang dengan sadar menjalankan kebijakan yang dianggap benar namun pada kenyataan terjerumus kepada kebenaran yang semu dan Nisby (kebenaran relative).  Pada status komunal yang tercipta dan lahir dimasyarakat merupakan keragaman tata cara kehidupan sekaligus berkehidupan selaras dengan kondisi bangsa Indonesia yang mempunyai beribu-ribu adat kebiasaan dan kebenaran yang saling berkait serta tumpang tindih.  Warna kebenaran yang tumpang tindih dimasyarakat akan menunjukkan jati diri dan terkadang menimbulkan gesekan serta gejolak mulai dari induvidu merembet ke komunal. Tanpa disadari wujud dari ketidakcocokan suatu discovery dan invention oleh gagasan salah satu komunal tentu akan menimbulkan efek puas, senang, iri hati, senang atau bahkan brutal sehingga beresiko perpecahan antar komunal dan terjadi disharmoni komunal (ketidak sesuaian).  Dari fenomena yang nampak pada berbagai kerusuhan, perusakan, penjarahan, pembakaran rumah-rumah, toko-toko dan perusahaan-perusahaan selalu dialamatkan pada kebrutalan milik komunal tetentu sedangkan akibat dari ketidakpuasan masing-masing komunal dalam menyikapi konfik,  sehingga sasarannya amuk massa pada masyarakat kecil.  Kelompok komunal kapitalis tidak akan merugi bila dihancurkan perusahaan, mobil, rumah, tokoh dan barang-barang luxier lainnya karena sudah dijamin oleh asuransi, bagaimana dengan masyarakat kecil? Tentunya kita tidak akan berfikir akibat dan musababnya karena akan kembali kepada disharmoni kehidupan dalam masyarakat.  Kejadian-kejadian inilah yang kerap kali dianggap sepeleh oleh praktisi hukum dengan komentar dan komentar sebagai solusinyanya atau saling menyalahkan sehingga berujung pada adu domba antar komunal. Saling merasa bersalah atau menjadi pahlawan kesiangan etelah kejadian terjadi sementara lengah berarti kalah tidak terpikir sebelumnya.  Kearifan dan kebijaksanaan masyarakat yang sangat diperlukan untuk menyikapi tindakan-tindakan yang mengarah kepada benaran yang semu (Flexiblelity).

Disintegrasi Komunal.

Yang membedakan pergeseran nilai keseimbangan  antar komunal pra-orde baru adalah bahwa masalah-masalah kelas dan bangsa indonesia praktis tidak ada dan pertarungan hampir sepenuhnya berdasarkan identitas-identitas komunal, sehingga pra-orde baru masyarakat hanya diam dan diam.  Inilah yang mengguncang publik masyarakat, yang sebelumnya percaya betul bahwa menjadi anggota masyarakat tidak banyak berkaitan dengan etnisitas, agama, adat istiadat, budaya tertentu saja tetapi memandang sebagai satu kesatuan komunal yang saling isi, memberi serta melengkapi satu sama lain dengan ber-Bhineka Tunggal Ika, Pada era Orde Baru sebagian besar dari pertarungan antar golongan

komunal itu telah berakhir dan akan memulihkan ketertiban bersama antar golongan komunal.  Komunal tidak hanya mengisyaratkan bahwa kesepakatan politis yang disebut masyarakat sekarang (reformasi yang bablas) dalam keadaan berantakan tetapi ikatan-ikatan sosial masih dibutuhkan diantara orang-orang yang saling bertetangga sehingga dapat menghargai waktu dan perasaan antar komunal,  bekerjasama, berdampingan melalui filter adalah “Pancasila”, ideology resmi yang sering didengung-dengungkan oleh masyarakat orde baru, harus dinampakkan jelas bahwa jati diri, siapa salah harus ditindak sesuai hukum.  Jangan Komunal sebagai ajang kekuasaan politik yang tidak mengenal aturan dengan mengatasnamakan segelintir orang sebagai wujud Aliansi.  Frekuensi cita-cita orde baru  menurun secara drastis yang mengisyaratkan adanya krisis dalam nasionalisme “resmi” hanya karena aliansi oleh segelintir orang sehingga tercipta disintegrasi antar pola tingkah laku dan merugikan masyarakat.

Dishedritasi Komunal.

Dari sini dapat diketahui bahwa kekerasan atau konflik komunal dapat terjadi dengan bagaimanapun situasinya dan dimanapun tempatnya, adalah akibat disintegrasi tersebut, yang telah mengakibatkan perpecahan di berbagai sektor atau sendi masyarakat yang banyak dianggap “tenang-tenang saja”.  Disintegrasi tersebut dapat timbul akibat banyak hal, seperti perbedaan hak dan kepentingan, perebutan lahan, saling mengklaim tanah, kepentingan kelompok, ketidak pahaman dengan kelompok lain, terjadi diskomunikasi dan lain sebagainya.  Yang semua hal itu seharusnya bisa ditangani sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan dan juga hendaknya ada pengawasan ketat oleh pemerintah, tetapi pada kenyataannya itu semua tidak dapat menghandle atau mengatasi permasalahan yang ada. Masyarakatnya yang cenderung temperamental, egoisme tinggi dan tidak menjunjung integrasi dan permusyawaratan menjadi salah satu faktor pemicu konflik tersebut, terlebih kontrol dan kebijakan oleh komunal tertentu yang banyak tidak mendukung jiwa nasionalisme demi terjadinya integrasi berbangsa dan bernegara.  Maka disini perlu adanya semacam pengawal berupa knowledge atau pemahaman akan point-point integrasi itu sendiri yang salah satunya adalah pemahaman atau pengetahuan keindonesiaan yang berbasis pada hargai yang kecil, yang kiranya akan membangun dan membentuk kembali wacana besar dan semangat persatuan yang selama ini telah hilang entah kemana, dengan kata lain manfaatkan wadah komunal sebagai penampung aspirasi guna pemecahan masalah.

Seperti kejadian pada saat sekarang ini,  bila tidak disikapi secara arif akan mengubah segala tingkah laku dan tatanan yang lembut menjadi brutal (Anarkhis) bila kita memandang se-Sisi oknum komunal saja. Kenyataan demo terjadi sekarang merupakan aspirasi segelintir  komunal yang berujung pada konflik yang besar,  bila kita tidak memilah akar permasalahnya dari si pembuat/penggagas ide itu sendiri. Keseluruhan infra struktur, temperamental dan bercampur aduk sehingga terjadi pergolakan di dalam tubuh komunal itu sendiri.  Mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian yang tidak dapat memberi peran fungsi positif dalam masyarakat, otomatis tidak bisa juga menjembatani masalah-masalah sehingga gagal berfungsi sebagai filter “konflik sosial (sistem sosial)”. Hal ini akan menimbulkan hubungan kelembagaan yang kaku, perkembangan teknis yang tidak sesuai aspirasi jaman, masyarakat kecil sebagai taruhan dan jaminan serta produktivitas yang tidak sinergis dengan kebutuhan masyarakat, sehingga semua saling lepas tangan dan mengambil alih pada bagian yang tidak seharusnya (dehedritasi),  faktanya oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab rusaklah semua.  Beralihnya hasil, tugas dan fungsi supremasi hukum

dikalahkan oleh kemauan dan kehendak masyarakat sehingga muncul indikasi-indikasi jual beli hukum atau melakukan aksi anarkhis untuk menyelesaikan hukum, hal inilah yang harus disikapi secara arif oleh masyarakat sehingga terhindar dari korban dan fitnah oleh orang tertentu dan mengatasnamakan hukum.

Hindari setiap konflik komunal yang memakan banyak korban ratusan atau ribuan orang mati, puluhan atau ratusan tergusur, kerugian materiil/personel dengan cara mengikuti garis-garis asal usul kelompok-kelompok komunal, pahami secara eksplisit tentang kelas, dan tidak menentang Negara. Berbuat dan bekerjasama secara komunal untuk menghindari jatuhnya korban lebih besar.  Hindari kekerasan yang bersifat hura-hura, kekerasan diri yang melebihi kekerasan sosial, jauh dari pandangan tersebut diatas perlu diperhatikan asal muasal konflik sosial yang terjadi sehingga terhindar dari komflik yang bersifat komunal. Konflik realistik memiliki sumber yang kongkrit atau bersifat material, seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah.  Jika mereka telah memperoleh sumber sengketa itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik non realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis,    seperti   adanya  seperti  konflik antar agama, antar etnis,  dan konflik antar kepercayaan lainnya. Antara konflik yang pertama dan kedua, konflik yang non realistik lah cenderung sulit untuk menemukan solusi konflik atau sulitnya mencapai konsensus dan perdamaian, karena ada kelompok komunal tertentu untuk mengadu dumba sehingga perlu dihindari.

Denpasar, September  2012

Kepala Pendam IX/Udayana

 

Wing Handoko, ST

Kolonel Arm NRP 31273

Kategori : Opini, Tanggal Post : Sun, 23 Sep 2012 10:12:30 AM, Kontributor : TIM, Dibaca : 3062 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas
   
 
iklan
iklan
iklan
Pengunjung
Useronline Database INSERT Error