top
   
 
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Tahun  2013 merupakan moment tahun yang penuh dengan tantangan, artinya pada tahun 2013 penuh dengan upaya, pekerjaan dan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan penuh semangat dalam menghadapi segala macam, Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT). Tahun 2013 Merupakan evaluasi kegagalan atau kekurangan yang terjadi pada tahun 2012, kedepan tidak akan terulang segala bentuk kekurangan dan kegagalan sekecil apapun, namun merupakan tonggak untuk berbuat dengan penuh semangat bekerja dan berkreativitas dalam mengembangkan langkah kebijakan serta strategi yang akurat, bekerja dengan sifat dasar konfrehensif,  bertindak holistik, berpikir parsial dan matang serta bertindak cepat, tepat dan mantap.
    
Kondisi Bali-Nusra secara umum dalam keaadaan kondisif walau masih ditemukan beberapa kejadian, kendala dan gejolak yang datangnya dari intern masyarakat sendiri dalam bentuk konflik yang bersifat komunal, tindakan demokratisasi dan HAM yang kebablasan dengan mendapat dukungan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk memojokkan Indonesia pada umumnya. Tiarapnya pelaku bahaya yang intendan laten seperti anarkhisme, separatisme, terorisme, dan KKN yang melanda seantero nusantara secara umum, merupakan keharusan secara khusus bagi masyarakat Bali-Nusra untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan secara menyeluruh, terkoordinir dan bersama-sama berbuat secara dini.
    
Kondisi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang dihadapi bangsa dan negara secara nasional seperti digambarkan di atas adalah merupakan tantangan berat bagi masyarakat Bali-Nusra. Diperlukan resep dan formula serta proyeksi-proyeksi secara konsepsional untuk mengantisipasi keberadaan teroris yang sedang tiarap dengan  sasaran utamanya untuk membangun jiwa bangsa dan semangat juang yang didasari patriotisme dan nasionalisme serta komitment terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi UUD 1945, melalui peningkatan kewaspadaan dini di kalangan masyarakat dengan jiwa korsa yang tinggi.
    
Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah menyebutkan definisi yuridis tentang kewaspadaan dini.   Kewaspadaan dini  Masyarakat di daerah adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam  menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana  perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.  Dalam pelaksanaannya, direalisasikan dalam bentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau disingkat FKDM sebagai wadah bagi elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
    
Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baik ditingkat provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.

Tugas dan fungsi pokok Forum kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) yang penting antara lain meliputi:

  • Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan-nya secara dini.
  • Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Pimpinan Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa yang menyangkut kebijakan/penyelenggaraan kewaspa-daan dini masyarakat.

Sinergisme antara kewaspadaan dini masyarakat dengan pihak intelijen bersifat koordinatif dan komunikatif yang pada  hakekatnya memiliki misi yang sama yaitu mendeteksi berbagai ancaman yang timbul di masyarakat melalui kegiatan peningkatan kewaspadaan. Dalam tataran operasional sinergisme antara keduanya yaitu kewaspadaan dini dengan pihak intelijen dimasyarakat dalam bentuk saling memberi informasi, bila ada indikasi timbul berbagai macam gejala yang muncul, baik yang masih berbentuk ancaman (kriminogen) maupun dalam bentuk gangguan dan mengarah ke ancaman. Realisasi pelaksanan hubungan sinergi dapat dilakukan dengan melakasanakan revitalisasi fungsi Babinsa dan Babinkantibmas  pada tingkat Kelurahan/Desa, dan masyarakat secara umum untuk bersama-sama meningkatkan aspek kewaspadaan dini masyarakat, disesuaikan peraturan perundang-undangan tentang TNI, POLRI, Ormas dan Pertahanan Negara melalui fungsi intelijen.
    
Jelaslah kiranya bahwa sinergisme antara peran dan fungsi intelijen negara dengan kewaspadaan dini masyarakat bersifat konstitusional selaras dengan Undang-Undang di bidang Pertahanan, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah serta konstitusi UUD 1945. Koordinasi aparat intelijen negara dalam bentuk Kominda dan kewaspadaan dini masyarakat dalam bentuk FKDM  pada prinsipnya memiliki visi dan misi yang identik sama dan sebangun, yakni dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional dalam arti yang luas dan komprehensif.  Jadi antara FKDM dan intelijen sama-sama sebagai instrument untuk menumbuh kembangkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara dini dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dan tegaknya NKRI.

 

 

Denpasar,        Januari  2013

Kepala Pendam IX/Udayana


Wing Handoko, ST

Kolonel Arm NRP 31273

Kategori : Opini, Tanggal Post : Thu, 10 Jan 2013 21:08:16 PM, Kontributor : Wing Handoko, Dibaca : 1115 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas