top
   
 
Penundaan Pelaksanaan PERDA NO. 8 Tahun 2011

Kupang-SI. Pemerintah Daerah dan DPRD Flores Timur (Flotim) harus mempertimbangkan kembali untuk menunda pelaksanaan Peraturan Daerah atau PERDA No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Flores Timur, karena mendapat penolakan dari publik terutama masyarakat penghasil dan pemakai atau konsumen lantaran berbenturan dengan budaya dan kearifan lokal.

Koordinator TPDI Petrus Salestinus mengatakan itu kepada wartwan melalui telepon dari Jakarta, Selasa (7/1/2014). Petrus dimintai komentarnya terkait aksi demo yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Flores Timur menolak operasi pihak Polres Flores Timur yang menyita arak di pasar Larantuka menjelang Natal 2013 pada Senin (5/1/2014).

"Jika sebuah Peraturan Perundang-Undangan entah PERDA atau UU ditolak pemberlkuannya oleh masyarakat, berarti terhadap PERDA itu ada yang salah baik dari segi proses pembentukannya maupun dari segi isinya atau muatan materinya.
Dari segi proses pembentukannya mungkin saja tidak pernah dilakukan sosialisasi atau kurangnya sosialisasi sampai ketingkat masyarakat paling bawah, sehingga ketika PERDA itu disahkan dan diberlakukan maka masyarakat kaget dan merasa dirugikan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusionaln," katanya.

Petrus mengatakan, dari segi muatan materinya mungkin saja PERDA No. 8 Tahun 2011 tersebut isinya tidak selaras dengan pola distribusi dan proses produksi minuman yang beralkohol sehingga hal itu bertentangan dengan semangat dan cita-cita masyarakat yang masih kuat pengaruh kearifan lokal yang dianut oleh warga masyarakat Flores Timur.

Menurut Petrus, Pemerintah dan DPRD seharusnya membedakan PERDA untuk minuman beralkohol moderen (buatan pabrik) dengan minuman alkohol buatan tradisional yang rata-rata masih kuat unsur tradisional dan magic dalam ritual-ritual adat sehari-hari.

"Karena itu jika ada PERDA yang mencoba membatasi atau meniadakan proses pembuatan dan peredaran tuak/moke di Flores Timur maka hal itu sama dengan suatu tindakan yang serta merta mengikis/meniadakan sebuah tradisi yang sarat dengan kekuatan magic dan harga diri dalam sebuah komunitas yang beradab. Tradisi orang Flores di hampir semua Kabupaten menempatkan minuman alkohol (tuak/moke) sebagai suplemen/pelengkap dalam segala rangkaian ritual adat dan dalam keseharian bermakna sebagai alat/media dalam pergaulan bahkan meningkatkan kadar soliditas dalam pergaulan," katanya.

Petrus menambahkan, dipandang dari sudut eksistensi identitas budaya lokal, maka minuman beralkohol buatan tradisional Flores Timur dalam tata krama kehidupan orang-orang Larantuka yang sarat dengan makna-makna simbolik, tidak boleh dibinasakan dengan cara apapun juga apalagi melalui upaya paksa atas nama UU atau PERDA.

Menurutnya, sebagai sebuah PERDA yang mendapat penolkan dari publik, maka PERDA No. 8 Tahun 2011 itu jelas tidak memenuhi kriteria syarat sahnya sebuah Peraturan Perundang-undangan yaitu sah secara sosiologis, filosofis, dan yuridis, karena nyatanya masyarakat tidak mendukung.

"Artinya PERDA itu tidak mampu mengikat masyarakat, tidak sesuai dengan cita-cita bahkan bertentangan dengan identitas budaya lokal Flotim dan bertentangan dengan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya yang mewajibkan setiap orang wajib menjaga dan menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal yang masih berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat Adat. Jika pemerintah ingin membuat regulasi yang hendak mengatur minuman beralkohol, maka aturlah minuman beralkohol hasil industri moderen seperti bir, anggur orang tua serta minuman beralkohol impor yang makin lama makin mengancam eksistensi minuman tradisional Flotim," katanya.

Karena itu TPDI, kata Petrus, sangat mendukung sikap tolak masyarakat Flores Timur terhadap PERDA yang mencoba mengikis dan memangkas sebuah identitas budaya sebuah komunitas Flores Timur, karena hal itu bertentangan dengan sikap dasar konstitusi yang mengharuskan pelindungan terhadap kearifan lokal dan kewajiban untuk melestarikan termasuk Pemerintah.

Seharusnya, kata Petrus pemerintah membantu masyarakat petani minuman beralkohol ini untuk meningkatkan produksivitas dan memperluas pasar minuman berlakohol agar memiliki daya saing dan mampu masuk ke pasar-pasar moderen sehingga bisa mingkatkan ekonomi rakyat. Adalah keliru besar jika PERDA No. 8 Tahun 2011 hanya mengatur tentang pengendalian dan pengawasan tanpa meningkatkan kualitas dan pasar untuk minuman berlakohol  bagi orang Flotim di luar Flores, NTT.

"TPDI mendesak agar PEMDA Flotim menunda berlakunya atau menunda pelaksanaan PERDA tersebut, selain tidak sah secara sosiologis, filosofis dan yuridis, juga PERDA itu telah mengancam hilangnya identitas budaya lokal yang bagi orang Flores sebagai sebuah identitas budaya warisan nenek moyang yang sulit dihilangkan. Selain itu sangat tidak adil jika minuman beralkohol dibuat PERDA untuk membatasi dan menghilangkan sementara miniman beralkohol buatan pabrik yang beredar di warung-warung tidak diawasi peredarannya," kata Petrus.

Dia juga mengatakan, Pemda dan DPRD Flotim harus segera membatalkan Perda No. 8 Tahun 2011 tersebut karena muatan materinya tidak memenuhi kriteria atau unsur sosilogis, yuridis, filosofis, historis dan politis karenanya bertentangan dengan UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang lebih tinggi.

Tidak hanya itu, Petrus juga mengatakan, proses peradilan terhadap Ibu-ibu penjual moke di Pasar yang terjadi di Larantuka, Flotim belum lama ini, menjadi bukti bahwa Peradilan sesat yang mencoba memberangus identitas budaya lokal di Flotim masih saja terjadi dengan kemasan  atas nama penegakan hukum.

"Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Larantuka harus bertanggungjawab atas terjadinya proses peradilan sesat yang telah menghukum 4 orang Ibu-ibu penjual arak, karena proses hukum atas ke 4 Ibu-ibu penjual arak itu apapun bisa melahirkan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum, hukumnya sendiri  dan lembaga hukum formal yang dipimpin oleh Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan di Larantuka. Proses hukum yang terjadi atas 4 orang Ibu penjual moke di Pasar mengindikasikan bahwa Flores masih menempati posisi sebagai daerah buangan pejabat bermasalah, karena proses hukum yang terjadi itu mencerminkan sikap yang tidak melindungi harkat dan martabat manusia. Sikap ini  mempunyai korelasi yang sangat erat dengan posisi Flores sebagai tempat membuang pejabat bermasalah. Sikap aparat hukum ini jelas sebagai bentuk kriminalisasi dengan cara  mendiskriminasikan 4 orang Ibu penjual moke ini dengan pedagang Bir dan minuman keras serupa lainnya, apalagi menurut informasi yang perlu dicek lagi bahwa moke hasil sitaan itu ikut diminum lagi oleh polisi atau mungkin saja dijual lagi oleh polisi kepada pihak ketiga. Perlu gerakan refolusioner konstitusional untuk mengubah perilaku aparat hukum seluruh NTT agar lebih berbudipekerti, berbudaya dan bermartabat terhadap harkat dan martabat orang-orang NTT," beber Petrus. (TIM)

Kategori : Flores, Tanggal Post : Wed, 08 Jan 2014 13:06:30 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 2862 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas
   
 
iklan
Pengunjung
visitor Sedang Online : 72
visitor Pengunjung hari ini : 471
visitor Pengunjung bulan ini : 12414
  Total : 2986530
 
Polling
Empty